Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta menyebut agama dapat diketengahkan sebagai solusi persoalan bangsa. Terlebih, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang tak kunjung usai.

"Kita harus ketengahkan agama sebagai solusi persoalan bangsa," kata Anis saat safari dan silaturrahim dengan tokoh PKS di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (23/6), seperti dilansir Antara.

Dengan mengedepankan agama sebagai solusi kebangsaan, Anis percaya dan yakin kader-kader PKS akan menjadi pemimpin Indonesia. Apalagi, mereka terus bekerja keras, ikhlas dan mampu menjaga stamina ruhiyah, serta solid.

"Begitu pula, partai Islam seperti PKS harus tetap yakin, bahwa apa yang diperjuangkan di tengah isu-isu negatif yang menerpa, akan tetap tumbuh, dan bahkan terus tumbuh dan berkembang," lanjutnya.

Dia menambahkan, "Sejarah bangsa-bangsa, dapat hilang dan pergi. Namun agama, tak pernah berhenti bertumbuh. Seluruh sejarawan Indonesia mengatakan, agama mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam sejarah," demikian Anis Matta .

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel, Ibnu Sina menyebut provinsinya tak hanya menyumbang ketahanan pangan nasional, tapi juga bagi ketahanan partai politik (parpol) yang dipimpin Anis.

Dengan kedatangan Presiden PKS ke Kalsel, dia berharap dapat mendorong semangat juang dan kerja keras kadernya di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa itu.

"Selain itu, makin mempererat kebersamaan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, dengan hasil yang semakin meningkat pula, sehingga dari tiga besar menjadi dua besar parpol se-Kalsel," ucap Ibnu Sina.

Kekuatan karakter bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan berasal dari kuatnya ketahanan keluarga, karakter bangsa berbanding lurus dengan karakter keluarga.

"Jika karakter keluarga kuat maka karakter bangsa pun akan kuat. Sementara kondisi saat ini, ketahanan keluarga Indonesia mulai berada dalam ambang kerapuhan," kata Ketua Bidang Perempuan DPP PKS, Anis Byarwati seperti keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Minggu (23/6).

Hal itu disampaikan Anis Byarwati menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional 2013 ke-20 yang diperingati setiap 29 Juni.

Jelas Anis, masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki Cut Nyak Dien, seorang srikandi Aceh yang sejak muda telah berjuang melawan Belanda bersama suaminya. Kekompakan dalam berkeluarga dan kesamaan dalam perjuangan telah menjadi inspirasi dan semangat yang kuat bagi Cut Nyak Dien untuk tidak pantang menyerah melawan penjajah Belanda. Begitu pula dengan keluarga KH. Ahmad Dahlan, keberhasilannya dalam mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat tidak luput dari peran aktif istrinya, Siti Walidah dalam menguatkan ketahanan keluarganya dan berperan aktif dalam perjuangan.

Bandingkan dengan kondisi keluarga Indonesia saat ini. Anis mengutip data dari Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) yang mencatat bahwa sejak 2005 angka perceraian di Indonesia meningkat di atas 10% setiap setahunnya.

"Bahkan data dari hasil konsultasi klien psikolog menyebutkan 3 dari 10 pernikahan di Indonesia berakhir dengan perceraian. Saat ini keluarga Indonesia mengalami terpaan ujian, menjadi komitmen kita, anak-anak bangsa untuk berjuangkan mengokohkannya," ujar Anis.

Lebih rinci Anis mengatakan, keluarga adalah wahana penopang bangsa, entitas sekaligus aset vital yang perlu diayomi, ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, karena keluarga adalah rumah jiwa bangsa. Oleh karena itu terang dia, dalam rangka memaknai Hari Keluarga Nasional 2013, partainya kembali mengajak semua masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama bergandengan tangan memperkuat ketahanan keluarga  Indonesia. 

"Tidak kata terlambat untuk memulai sebuah kebaikan, untuk memulai sebuah upaya memperkuat simpul-simpul ikatan dalam keluarga, bangsa tanpa keluarga bagaikan bangunan mewah tak berjiwa. Keluarga tanpa perlindungan negara juga bagaikan rumah renta dilanda badai," tutupnya

Jakarta - Partai Demokrat dinilai sombong, tak beretika serta tidak tahu ilmu tata negara terkait dengan desakan agar Partai Keadilan Sejahtera menarik tiga kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II menyusul penolakan partai itu akan kenaikan harga BBM.

"Itu (soal jabatan menteri) bukan urusan dia (Demokrat). Demokrat kegenitan," ungkap pengamat politik Prof. Iberamsjah kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Jumat, 21/6).

Iberamsjah menegaskan, soal pengangkatan dan pemberhentian menteri, sepenuhnya hak prerogatif Presiden SBY. Karena itu, Demokrat tak perlu mendesak-desak. Dalam amatan Iberamsjah, sejumlah elit Demokrat mencoba jadi pembela SBY. Padahal, SBY sendiri tidak senang hak preorogatifnya dicampuri.

"Kalau saya Presiden, sudah saya pecat itu (elit Demokrat yang menyuruh PKS tarik menteri). Demokrat tidak tahu diri. Tidak tahu menempatkan dimana posisinya. Tidak cerdas," tegas Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Sejalan dengan itu, Iberamsjah menilai sikap PKS betul. PKS bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya nasib tiga kadernya Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono, dan Mensos Salim Segal Al Juffri kepada Presiden SBY. "Sudah betul itu PKS," tandasnya. [zul]

Terkait satus Koalisi PKS Tifatul menyampaikan :“PKS itu sudah setia berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak Pilpres 2004. Saya sejak Pilpres 2004 dan 2009 sudah turun, mendekati organisasi sayap PKS untuk mengkampanyekan SBY. Sebab saya Ketua Umum PKS yang paling lama. Sejak awal saya berkeringat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut wawancara selengkapnya:

Pimpinan PKS menyatakan, menteri dari PKS diwakafkan ke Presiden, tanggapan Anda?

Memang sudah diwakafkan semenjak terpilih menjadi menteri dong. Menteri itu kan sebagai pembantu Presiden. Maka bertanggung jawab kepada Presiden.

Anda akan terus mengikuti arahan yang diberikan Presiden?

Tentu. Selama saya menjabat sebagai menteri, maka sikap saya akan sejalan dengan Presiden. Silakan cek saja, sebagai menteri apakah saya pernah berbeda sikap dengan Presiden. Kalau Menteri berbeda sikap dengan Presiden, ya mundur saja.

Sikap partai Anda soal BBM kan berbeda dengan pemerintah?

Wajar saya kira kalau ada perbedaan. Di DPR itu memang ada ruang untuk itu. Ini kan negara demokrasi, perbedaan kan membuat demokrasi ini berjalan secara dinamis. Tapi sejak awal kan soal BBM itu menjadi domainnya pemerintah. 

DPR sudah menyerahkan keputusannya kepada pemerintah. Hanya soal pengganti subsidinya memerlukan persetujuan DPR. Menurut saya setuju atau tidak, sudah bukan menjadi persoalan substansial lagi. Sekarang tinggal bagaimana caranya mengawal pengganti subsidinya melalui program kerakyatan.

Apa sikap PKS ini tidak berubah lagi?

Posisi PKS sama sekali tidak berubah kok. PKS kan menolak kenaikan harga BBM itu karena dinggap tidak pro rakyat. Tapi sekarang kan program yang ditawarkan sebagai pengalihan dana subsidi BBM itu sudah banyak, ada raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bantuan siswa miskin, dan lain sebagainya. Nah ini sekarang yang harus dikawal para kader kami supaya penyalurannya tepat guna. Jadi intinya sama saja.

Kabarnya Setgab sudah gerah, ingin mengeluarkan PKS dari koalisi, apa benar?

Silakan saja kalau memang mau begitu. Tapi saya mau tanya, apa alasannya sehingga memutuskan seperti itu. PKS itu sudah setia berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak Pilpres 2004 sampai 2009. Mesin partai kami sejak awal bekerja keras untuk memenangkan SBY sebagai Presiden.

Kalau PKS keluar dari koalisi, berarti Anda tidak lagi menjadi menteri?

Saya tegaskan, berdasarkan keputusan Lembang, PKS itu tetap berada di koalisi. Sementara untuk jabatan para menteri, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Anda siap dicopot?

Silakan saja. Jabatan itu kan amanah, kepercayaan. Kalau tidak mendapatkan amanah lagi, ya saya tidak apa-apa. Berdasarkan kesepakatan Lembang kan memang soal jabatan menteri diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. 

     

Kesepakatan Lembang itu apa saja sih?

Kesepakatan Lembang itu ada tujuh, yaitu sepakat untuk cooling down terlebih dahulu, menurunkan sepanduk menolak kenaikan harga BBM, menghindari debat publik 

tentang masalah BBM atau masalah krusial lainnya, melarang kader untuk melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan atribut partai, mengawal program yang pro rakyat dalam RAPBN, menyerahkan gonjang-ganjing soal posisi Menteri kepada Presiden, dan membantu advokasi bekas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq.

Kalau ada kader yang membangkang, bagaimana?

Ya itu artinya mereka tidak mematuhi ketentuan partai. Kami dengan jelas sudah melarang dilakukannya mobilisasi massa, apalagi sampai menggunakan atribut partai.

Tentunya bagi kader yang seperti itu nanti akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi saya tegaskan lagi apabila hal semacam itu terjadi pasti bukan tindakan resmi partai.

Anda siap jika ditugaskan untuk mensosialisasikan kenaikan harga BBM?

Sangat siap. Karena tugas saya memang memberikan penjelasan kepada masyarakat. Memang saat ini tidak terlalu berbahaya bagi Indonesia. Namun masyarakat harus paham kalau potensi bahayanya juga besar, sehingga kita memerlukan imunitas untuk menghadapi hal ini.

Sebesar apa memang potensi bahayanya?

Kita lihat saja di Eropa, Yunani sudah collaps, di Spanyol pengangguran meningkat drastis hingga 37 persen. Kita harus memilih, apakah akan berdiam diri dan menunggu terjadi seperti itu, atau mengambil langkah pencegahan.

Ada kekhawatiran program tersebut hanya menguntungkan partai tertentu?

Tentu saja tidak. Semua menteri anggota koalisi kan saling bekerja sama untuk mengurangi dampak krisis tersebut. Misalnya Menteri Perdagangan yang mengontrol masalah harga barang kebutuhan pokok. Mentan mengawasi masalah persediaan barang kebutuhan pokok. Semua dilakukan secara bersama-sama, turun ke masyarakat untuk saling membantu.

Yang menyebabkan kenaikan barang-barang itu kan biasanya karena terjadinya penimbunan. Makanya harus dilakukan pengawasan secara bersama-sama. Kami pun sudah melibatkan pihak kepolisian. 

Apakah program pengganti subsidi ini tepat sasaran?

Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin agar tepat sasaran. Untuk memanfaatkan program penganti subsidi BBM kan masyarakat akan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial. 

Kalau dulu, kartu semacam ini kan bisa diakali. Sekarang kami perketat penggunaannya. Jadi hanya orang yang namanya tertera, dan membawa KTP yang bisa menggunakannya. Konsepnya by name, by address.  [Harian Rakyat Merdeka]

JAKARTA – Calon legislatif dari kalangan artis masih menarik perhatian para pemerhati pemilu.  Bahkan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menemukan sedikitnya 79 artis dari 6.550 caleg yang masuk  daftar calon sementara (DCS) untuk bersaing merebut kursi  di Senayan.

    

Meski dipersentasekan masih sangat kecil, yakni berkisar satu persen, namun menurut Kordinator FORMAPPI Sebastian Salang,  background artis masih menjadi andalan parpol dalam menarik tambahan suara pemilih. 

     

“Parpol tetap mengandalkan artis di Pemilu 2014 nanti. Itu bukti, bahwa artis masih potensial dalam mendulang suara. Sayangnya masyarakat masih mempertanyakan kualitas mereka di kancah politik,” kata Sebastian kepada INDOPOS (JPNN Group), Kamis (20/6).

    

Dari jumlah tersebut, terbagi atas  9 parpol, minus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ke-9 parpol tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) penyumbang artis terbanyak, yaitu 18 orang. Kemudian Partai Gerindra 15 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 14 orang, PDI Perjuangan 7 orang, Partai Demokrat 7 orang, Partai Nasionalis Demokrat (NasDem) 6 orang, Partai persatuan Pembangunan (PPP) 6 orang, Partai Golkar 4 orang dan Partai Hanura 2 orang.

    

Dari 79 artis tersebut, sebanyak 35 merupakan caleg perempuan dan 44 adalah laki-laki. Lalu, dari jumlah tersebut, 24 di antaranya berada di nomor urut puncak, san selebihnya di nomor urut sepatu. “Yakni, Gerindra mengusung 5 artis di nomor 1, menyusul PKB, NasDem dengan 4 artis di nomor 1, PAN 3 artis, dan partai lain 2 hingga 1 orang,” ungkapnya.

     

Keberadaan caleg artis ini pun dikritisi oleh pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Pemilu (Sigma) Said Salahudin. Menurutnya, wajah parlemen tidak akan berubah, mengingat artis yang ada saat ini masih sangat minim dalam percaturan politik. 

     

“Jika ingin memperbaiki wajah parlemen harus diisi oleh orang-orang yang punya kualitas dan kompetensi. Dan saya melihat caleg dari artis yang ada saat ini tidak memenuhi unsur tersebut. Saya pesimis, perpolitikan di negeri ini akan lebih baik,” ucapnya. 

    

Dia mencatat, yang memiliki kompetensi masih bisa dihitung jari. Khususnya artis yang saat ini sedang duduk di DPR. “Sedikit banyak yang sudah di DPR, tentunya lebih mengerti. Namun, yang sudah jadi anggota DPR pun saya nilai masih kurang potensial. Mereka lebih banyak pasif,” tegasnya.

    

Selain itu, artis yang dirangkul menjadi caleg, juga bukan kader partai. Mereka adalah caleg comotan. “Saya mencatat, yang sudah kawakan di partai itu hanya sedikit. Seperti Rieke Dyah Pitaloka di PDIP dan Nurul Arifin di Golkar,” terangnya. (ind) 

JAKARTA - Jakarta paling banyak menyumbang penempatan calon anggota legislatif di semua daerah pemilihan (dapil) untuk DPR pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Dari total 6.550 Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2.100 calon (32 persen) beralamat di Jakarta, namun dicalonkan pada daerah pemilihan di luar Jakarta.

Menurut Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dari jumlah tersebut Partai Demokrat mempunyai calon paling banyak yaitu mencapai 248 calon atau 44 persen dari seluruh total daftar calonnya.

“Kemudian diikuti Partai Golkar 234 calon (42%), Partai Hanura 230 calon (40%), PDIP 202 calon (36%), Partai Gerindra 186 calon (34%), PAN 174 calon (32%), PKPI 164 calon (31%), PPP 160 calon (30%), PBB 160 calon (29%), Partai Nasdem 141 calon (25%), PKB 136 calon (24%) dan PKS 65 calon (13%),” katanya di Jakarta, Kamis (20/6).

Menurut Masykurudin, banyaknya calon yang datang dari Jakarta ini menunjukkan sistem rekruitmen pencalonan masih sangat sentralistik dan elitis. Partai politik tidak memertimbangkan aspek pengalaman situasi sosial setempat dan kedekatan emosional dengan konstituen, sehingga DCS kurang mencerminkan representasi jiwa pluralitas, peta masalah dan kepentingan di masing-masing daerah pemilihan.

“Di sisi lain, DCS ini menjadi preseden tentang besarnya biaya kampanye yang akan dikeluarkan. Karena parpol dan calon jelas membutuhkan biaya tambahan untuk kampanye, terutama akomodasi dan transportasi. Apabila partai politik dan calon mengambil jalan pintas dengan memasang iklan dan alat peraga, maka berakibat pada aspek kedekatan secara sosial emosional semakin tipis,” katanya.

Karena itu Masykurudin menilai parpol perlu mengaktifkan kantor-kantornya di daerah untuk meningkatkan kegiatan politik dan pendidikan pemilih dengan mengajak komunikasi dan menyerap aspirasi konstituen secara langsung. Dan tentunya masukan yang diperoleh harus dijadikan catatan dalam merumuskan program kerakyatan.

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai pernyataan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha yang menyebut kontrak PKS di koalisi sudah berakhir. Bagi PKS berkoalisi maupun beroposisi bukanlah persoalan. 

“Kita biasa-biasa saja tidak panik,” kata anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal ketika dihubungi Republika, Kamis (20/6).

Sikap santai PKS terhadap nasib menteri mereka berkait erat dengan etika politik yang berlaku di PKS. Dalam konteks ini para kader yang diangkat menjadi menteri sudah sepenuhnya menjadi milik publik. Mereka tidak boleh lagi berada di struktur kepengurusan partai karena harus bersungguh-sungguh bekerja membantu presiden. 

Kondisi tersebut berbeda dengan partai-partai lain. Refrizal menyatakan kebanyakan partai justru memanfaatkan posisi publik untuk mengejar jabatan-jabatan politik di partai. “Pak Hatta Rajasa jadi Ketua Umum PAN setelah menjadi menteri. Pak SBY jadi ketua umum setelah menjabat presiden,” kata Refrizal.

Etika yang dijalankan PKS semestinya menjadi bahan acuan presiden sebelum mendepak PKS dari koalisi. Refrizal menyatakan selama ini SBY kerap keliru menafsirkan perbedaan sikap antara menteri PKS di kabinet dengan kader PKS di DPR.

SBY menganggap sikap kader PKS di DPR merepresentasikan sikap menteri PKS di kabinet. “Cara berpikir SBY tidak nyambung,” ujarnya.

Refrizal percaya ada pihak yang sengaja menggulirkan isu pendepakan PKS dari koalisi. Menurutnya selama ini posisi menteri PKS sudah menjadi incaran partai-partai politik lain di kabinet. “Memang ada yang mengincar kursi itu. Tapi kita tidak permasalahkan. Semua terserah presiden,” katanya.

Sumber : Republika

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilahkan masyarakat mengajukan uji materi Pasal 9 UU APBNP 2013 ke Mahkamah Konstitusi. Ini disebabkan pasal tersebut mencatumkan anggaran Rp 155 miliar bagi korban lumpur Lapindo.

"Silakan saja masyarakat yang punya legal standing mengajukan ke MK. Pasti kita mendukung bila diujimaterikan," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Sohibul mengaku terkejut dengan keberadaan pasal tersebut. Pasalnya redaksional kalimat di Pasal 9 UU APBNP 2013 terlalu mendetail.

"Kok sampai sedetail itu dimasukan dalam undang-undang," tambahnya.

Sohibul menegaskan tak mau berspekulasi makna dibalik pasal tersebut. Dia mempersilakan media menafsirkan sendiri, termasuk soal kemungkinan adanya kesepakatan antara pemerintah dan Partai Golkar terkait upaya meloloskan RUU APBNP 2013.

"Sebetulnya harusnya ada di peraturan pemerintah. Tentu teman PDIP kecolongan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah siap mengalokasikan dana Rp 155 miliar untuk membantu korban bencana lumpur Lapindo. Alokasi dana tersebut tertera dalam Pasal 9 RUU Nomor/2013 tentang APBN 2013.

"Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan," bunyi Pasal 9 ayat 1 RUU APBN 2013.

Dalam Pasal 9 Ayat 1 APBN 2013 poin (a) dijelaskan alokasi dana bantuan diperuntukan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa: Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Selain itu, alokasi anggaran juga diperuntukan bagi rukun tetangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Pemerintah beralasan bantuan bagi korban lumpur Lapindo untuk menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Sidoarjo. Anggaran yang diperuntukan bagi BPLS dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. Termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong. "Pagu paling tinggi sebesar Rp 155 miliar," tulis Pasal 9 ayat 2.