Kenaikan BBM dikhawatirkan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan menimbulkan masyarakat miskin baru. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap melawan, termasuk interpelasi, jika pemerintah tidak memberikan formula yang tepat untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM.

Hal itu ditegaskan oleh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq kepada wartawan di sela acara Rakornas PKS Wilda Jatijaya-Bali-Nusra, di Surabaya, Jumat (9/3/2012).

"Jika terjadi gejolak sosial, reaksi masyarakat negatif dan tidak masyarakat tidak mendapatkan kompensasi, kami akan melakukan langkah penolakan," kata Luthfi.

Ia menegaskan, beragam cara akan dilakukan, agar kenaikan BBM tersebut tidak memberatkan masyarakat dan berdampak pada menurunnya daya beli serta menimbulkan masyarakat miskin baru.

"Beragam cara bisa kita lakukan. Konsen kami adalah rakyat dan jangan sampai menimbulkan gejolak," tuturnya.

Luthfi menerangkan, kenaikan BBM dipengaruhi harga minyak internasional, melebihi prediksi APBN. Namun, kenaikan BBM di dalam negeri, juga bisa mempengaruhi terhadap kenaikan produk lainnya seperti tarif dasar listrik (TDL).

Menurutnya, kondisi tersebut sangat berbahaya dan berdampak pada masyarakat langsung, jika tidak ada formula penanggulangan dampak kenaikan BBM maupun TDL.

"Eropa juga mengalami krisis. Ekspor ke Eropa akan menurun dan bisa menimbulkan pengangguran. Ini bisa menganggu," tuturnya.

Ia berharap, pemerintah tidak asal menaikan BBM maupun TDL, tapi perlu pemikiran dan solusi untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM.

"Indikator kami bukan angka, tapi reaksi masyarakat. Menteri terkait sebelum menaikkan, harus membuat formula untuk mengatasi dampak kenaikannya," ujarnya.

"Jika formula untuk mengatasi dampak kenaikan ini bisa diterima PKS, maka kenaikan BBM bisa dipahami. Kalau tidak ada formula yang jelas, kami menolaknya," jelasnya.

pks kraton

Thanks for your visit..!